Skena Hardcore Punk yang Kehilangan Taringnya di Tengah Represi Demokrasi Indonesia

Gambar diolah oleh A.

Hardcore punk, sebagai subgenre dari punk rock yang lahir pada akhir 1970-an di Amerika Serikat, tidak hanya dapat dipahami sebagai evolusi musikal, melainkan sebagai formasi kultural yang berakar pada resistensi terhadap otoritas, kapitalisme, dan kooptasi industri. Dengan karakter musikal yang cepat, agresif, dan minimalis, hardcore punk menegaskan diferensiasinya dari punk generasi awal yang mulai terserap dalam logika pasar. Namun yang lebih penting dari aspek sonik adalah etos yang menyertainya: Do It Yourself (DIY), anti-hierarki, serta komitmen terhadap kritik sosial-politik yang eksplisit dan konfrontatif. Dalam kerangka ini, hardcore punk merupakan ruang produksi budaya sekaligus arena artikulasi politik.

Di Indonesia, kemunculan dan perkembangan hardcore punk pada akhir 1980-an hingga awal 2000-an beririsan dengan dinamika krisis politik menjelang runtuhnya Orde Baru dan periode transisi demokrasi. Pada fase tersebut, skena underground tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi alternatif, melainkan juga sebagai infrastruktur perlawanan. Produksi zine, distribusi kaset, hingga penyelenggaraan gigs tanpa pendanaan korporat merupakan wujud dari upaya dalam membangun ekonomi alternatif yang berupaya keluar dari relasi produksi kapitalistik dominan. Lebih jauh, keterlibatan dalam aksi-aksi jalanan, solidaritas terhadap gerakan buruh, petani, dan kelompok marjinal lainnya menunjukkan bahwa skena ini beroperasi dalam logika embeddedness, di mana praktik kultural melekat pada perjuangan sosial yang lebih luas.

Namun, dalam era hari ini, skena underground menghadapi transformasi struktural yang sulit dipecahkan. Di tengah intensifikasi represi negara, yang tampak dari penangkapan massal pasca demonstrasi Agustus 2025 serta kriminalisasi berlapis terhadap warganya yang kritis, respons dari kubu kolektif skena pada hari ini cenderung melemah. Fenomena ini dapat dibaca tidak hanya dalam kacamata kemunduran moral atau apatisme, melainkan sebagai gejala dari proses depolitisasi yang lebih luas. Dalam perspektif ekonomi-politik budaya, apa yang terjadi hari ini adalah pergeseran dari subkultur sebagai site of resistance menjadi subkultur sebagai site of consumption.

Komodifikasi menjadi kunci untuk memahami transformasi ini. Praktik DIY yang pada awalnya dimaksudkan sebagai strategi otonomi kini mengalami reartikulasi menjadi model ekonomi mikro yang tetap beroperasi dalam logika pasar: produksi merchandise, rilisan fisik edisi terbatas, hingga gig berbayar yang menekankan eksklusivitas. Media sosial mempercepat sirkulasi nilai simbolik ini, di mana identitas rebel direduksi menjadi estetika yang dapat dipertukarkan. Dalam istilah teori kritis, terjadi proses recuperation, di mana elemen-elemen subversif dari subkultur diserap kembali oleh kapitalisme dan dijinakkan menjadi komoditas.

Akan tetapi, analisis atas komodifikasi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi material para pelaku skena itu sendiri. Di sinilah perspektif prekaritas ekonomi menjadi penting dan tidak dapat kita lepaskan. Banyak individu-individu dalam skena underground hidup dalam kondisi kerja yang tidak stabil, tanpa jaminan sosial, dan dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Dalam situasi seperti ini, produksi merchandise atau monetisasi aktivitas kreatif sering kali menjadi strategi bertahan hidup (survival strategy), bukan semata-mata pilihan ideologis. Dengan kata lain, komodifikasi juga merupakan refleksi dari keterjepitan ekonomi dalam rezim neoliberal yang memaksa individu untuk terus memonetisasi dirinya.

Namun demikian, mengakui prekaritas ekonomi tidak berarti membenarkan sepenuhnya transformasi skena menjadi entitas yang sepenuhnya kapitalistik. Di sinilah letak ketegangan utama, antara kebutuhan material dan komitmen ideologis. Ketika praktik ekonomi dalam skena tidak lagi diarahkan untuk menopang solidaritas kolektif, melainkan lebih pada akumulasi individual atau eksistensi simbolik, maka etos DIY lambat laun kehilangan dimensi politiknya. DIY yang sebelumnya merupakan prinsip untuk alat emansipasi akan berubah menjadi sekadar mekanisme adaptasi terhadap kapitalisme.

Krisis terhadap kerja-kerja skena underground ini juga terlihat dalam melemahnya praktik solidaritas. Jika pada periode sebelumnya benefit show, penggalangan dana, dan dukungan langsung terhadap gerakan sosial merupakan praktik yang mungkin wajib dilakukan, hari ini hal tersebut menjadi sporadis dan terfragmentasi. Politik dalam skena cenderung mengalami estetisasi, yaitu kemarahan diekspresikan melalui lirik dan performativitas panggung, tetapi tidak terartikulasikan dalam tindakan kolektif yang berkelanjutan. Akibatnya, skena berisiko terjebak dalam echo chamber, di mana kritik hanya berputar di dalam komunitas tanpa intervensi nyata terhadap struktur sosial yang terjadi di ranah masyarakat hari ini.

Perbandingan dengan praktik kultural lain, seperti dangdut, terkadang mampu membuka perspektif yang jauh lebih menarik. Meskipun tidak selalu mengusung narasi ideologis yang terkesan garang, keterlibatan genre dangdut dalam ruang-ruang konflik sosial telah menunjukkan bentuk solidaritas yang lebih membumi. Hal ini menegaskan bahwa politik tidak selalu hadir dalam bentuk wacana radikal, melainkan juga dalam praktik keseharian yang memperkuat kohesi sosial. 

Dalam hal ini, hardcore punk justru menghadapi inkosistensi sebagai wadah subkultur yang secara historis paling vokal dalam kritik sosial, ia kerap gagal menerjemahkan posisinya menjadi praksis yang relevan di luar ruangnya sendiri.

Dengan demikian, hilangnya “taring” skena underground bukan sekadar persoalan degenerasi kultural, melainkan hasil dari interaksi pelik antara represi politik, kooptasi kapitalisme, dan prekaritas ekonomi. Untuk merevitalisasi perannya sebagai ruang perlawanan, mungkin diperlukan upaya reorientasi yang tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga masuk ke ranah-ranah struktural. Hal ini mencakup penguatan kembali jaringan mutual aid, kolektivisasi sumber daya, serta reposisi praktik DIY sebagai alat untuk membangun ekonomi solidaritas, bukan sekadar pasar alternatif.

Lebih jauh, skena perlu merefleksikan ulang relasinya dengan perjuangan sosial yang lebih luas. Keterlibatan dalam isu-isu riil, misal advokasi tahanan politik, solidaritas terhadap korban represi Negara, maupun dukungan terhadap berbagai konflik struktural yang ada. Hal ini seyogianya harus dipahami sebagai bagian paling fundamental dari identitas subkultural, bukan aktivitas tambahan. Dalam kerangka ini, konsistensi antara produksi kultural dan tindakan politik menjadi prasyarat utama untuk mengembalikan relevansi skena.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah subkultur tidak terletak pada intensitas ekspresi estetikanya, melainkan pada kapasitasnya untuk membangun relasi sosial yang transformatif. Jika hardcore punk terus terjebak dalam logika komodifikasi tanpa diimbangi dengan penerapan kerja-kerja solidaritas, maka hardcore punk mungkin tidak lagi dapat menjadi ancaman bagi status quo, melainkan bagian dari reproduksi sistem itu sendiri. Oleh karenanya, back to basics dalam kerja-kerja underground hari ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menghidupkan kembali kemungkinan-kemungkinan politis di tengah menyempitnya ruang sipil hari ini.

Penulis: Nur Cholis Al-Qodri

Editor: A.