Manifestasi Resistensi di Era Prahara: Membedah Gugatan Sosial-Politik DC Threat dalam Album Perihal Prahara (Bagian 1/2)

DC Threat | Foto: @james_mustafi

 

Dunia kontemporer merupakan ruang sosial yang ditandai oleh berbagai bentuk ketidakpastian dan ketimpangan yang terus mengalami reproduksi. Dalam konteks tersebut, individu dan kelompok masyarakat kerap dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, mulai dari represi politik, degradasi ruang hidup, hingga praktik kekuasaan yang semakin terintegrasi dengan kepentingan ekonomi oligarkis. Dalam situasi demikian, musik protes tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai produk kebudayaan atau hiburan, melainkan sebagai medium artikulasi kritik sosial dan sarana perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.

Dalam tradisi panjang perlawanan budaya global mulai dari folk revival Pete Seeger, hardcore Wahington D.C. Minor Threat, hingga punk Inggris era Thatcher; musik menunjukkan fungsinya sebagai ruang ekspresi politik ketika institusi formal gagal mengakomodasi aspirasi masyarakat. Di Indonesia, tradisi tersebut memiliki akar historis yang kuat, tercermin dalam karya-karya kritik sosial yang dibawakan oleh Rhoma Irama, Iwan Fals, Nasida Ria serta perkembangan komunitas punk dan hardcore yang tumbuh pascareformasi 1998. Dalam sejarah panjang tersebut, album Perihal Prahara karya Disorder Control Threat (DC Threat) hadir sebagai salah satu pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh skena hardcore/punk Indonesia kontemporer.

Album yang dirilis pada 10 Mei 2026 melalui District Six Records dalam format kaset ini memuat dua belas trek yang tersusun sebagai satu kesatuan naratif. Album tersebut tidak hanya menghadirkan ekspresi musikal, tetapi juga merepresentasikan berbagai persoalan sosial-politik yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti konflik agraria, krisis representasi politik, kekerasan negara, impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta kecenderungan apatisme sosial.

Dengan demikian, album ini tidak hanya dibaca sebagai karya musik, melainkan juga sebagai dokumen kultural yang merekam serta menginterpretasikan pengalaman sosial dari sudut pandang masyarakat akar rumput.

 

Arsitektur Album: Dari Pra-Serapah hingga Post-Serapah

Sebelum melakukan pembahasan terhadap masing-masing trek secara terpisah, penting untuk memahami struktur album Perihal Prahara sebagai suatu kesatuan naratif yang disusun secara sistematis. Album ini tidak diawali dengan ekspresi kemarahan yang eksplisit, melainkan dengan sebuah komposisi instrumental berjudul Pra-Serapah.

Sebagai trek pembuka, Pra-Serapah tidak memuat lirik dan berfungsi sebagai ruang kontemplatif sebelum pendengar memasuki rangkaian narasi utama album. Dengan demikian, Pra-Serapah dapat dipahami sebagai simbol kesiapan menghadapi berbagai bentuk konflik sosial dan politik yang menjadi tema sentral album.

Secara struktural, album Perihal Prahara dapat dibagi ke dalam tiga fase naratif utama. Fase pertama terdiri atas trek Malapetaka, Fatamorgana, dan Salah Kaprah. Ketiga lagu ini berfungsi sebagai tahap diagnosis sosial yang memetakan berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat kontemporer, termasuk eksploitasi sumber daya, ketimpangan ekonomi, serta kegagalan sistem politik dalam memenuhi aspirasi publik.

Fase kedua mencakup trek Perhinggaan, Angkara Murka, Sumpah Serapah, dan Berhak Tegak. Pada bagian ini, album bergerak dari identifikasi persoalan menuju pengungkapan bentuk-bentuk ketidakadilan yang lebih konkret. Isu kekerasan negara, pelanggaran hak asasi manusia, impunitas, serta hilangnya ruang keadilan bagi korban menjadi tema dominan yang membentuk intensitas emosional maupun politik album.

Adapun fase ketiga terdiri atas trek Persetan, Mutiara, Era Prahara, dan Post-Serapah. Berbeda dengan dua fase sebelumnya yang berfokus pada diagnosis dan kritik, bagian ini menampilkan refleksi mengenai kemungkinan-kemungkinan resistensi yang dapat dibangun melalui solidaritas komunitas. Album tidak menawarkan penyelesaian yang bersifat utopis maupun optimisme yang simplistis. Sebaliknya, solusi yang diajukan berakar pada praktik solidaritas sehari-hari yang

dibangun secara kolektif melalui hubungan antarmanusia dan komunitas akar rumput.

Album kemudian ditutup dengan trek Post-Serapah, yang secara konseptual berfungsi sebagai pasangan dari Pra-Serapah. Jika Pra-Serapah merepresentasikan fase persiapan sebelum memasuki arena perjuangan, maka Post-Serapah dapat dipahami sebagai refleksi setelah melalui berbagai pengalaman konflik, kehilangan, dan perlawanan. Trek penutup ini tidak menghadirkan narasi kemenangan ataupun kekalahan secara mutlak. Sebaliknya, ia menegaskan posisi subjek yang tetap memilih untuk bersaksi, mengingat, dan menyuarakan pengalaman kolektif di tengah berbagai bentuk ketidakadilan yang terus berlangsung.

Dengan struktur semacam ini, Perihal Prahara menunjukkan bahwa susunan lagunya tidak dibangun secara acak. Setiap trek menempati posisi tertentu dalam alur naratif yang bergerak dari kontemplasi, menuju kritik sosial, kemudian berkembang menjadi refleksi mengenai solidaritas dan keberlanjutan perjuangan. Struktur tersebut menjadikan album ini tidak hanya sebagai kumpulan lagu, melainkan sebagai suatu karya konseptual yang memiliki koherensi tematis dan argumentatif.

Foto: @james_mustafi

I.    Komodifikasi Kemanusiaan dan Malapetaka Agraria
"Malapetaka": Kalkulasi Modal versus Tubuh Manusia

Prahara terbesar dalam album Perihal Prahara adalah kritik terhadap logika kapitalisme yang menempatkan nilai ekonomi di atas nilai kemanusiaan. Dalam sistem semacam ini, manusia cenderung diposisikan sebagai instrumen produksi, sementara tanah, alam, dan ruang hidup direduksi menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Kritik tersebut diekspresikan secara jelas melalui trek Malapetaka, yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju berbagai persoalan struktural yang dibahas sepanjang album. Itulah yang pertama-tama ditelanjangi oleh DC Threat dalam trek pembuka "Malapetaka":

Manusia tanpa mata hati. Manusia untung rugi.

Manusia kalkulasi.

Di suatu sudut orang-orang kelaparan. Sudut lain banyak orang kehilangan.

Keringat buruh menetes, tanpa harga sepadan. Berlapis-lapis aturan, siapa yang diuntungkan.

 

Melalui penggalan lirik tersebut, DC Threat menggambarkan kondisi ketika relasi sosial direduksi menjadi relasi ekonomi. Individu tidak lagi dipahami berdasarkan martabat dan nilai kemanusiaannya, melainkan berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan. Frasa "manusia untung rugi" dan "manusia kalkulasi" merepresentasikan dominasi rasionalitas ekonomi yang menempatkan segala aspek kehidupan dalam kerangka efisiensi dan profitabilitas.

Kritik tersebut memiliki kedekatan dengan pemikiran Mikhail Bakunin mengenai hubungan antara negara, kapital, dan kebebasan manusia. Bakunin menolak sistem sosial yang memungkinkan segelintir kelompok menguasai sumber daya ekonomi dan politik, karena kondisi tersebut akan menghasilkan ketimpangan serta pembatasan kebebasan bagi mayoritas masyarakat.

"Kebebasan tanpa sosialisme adalah hak istimewa dan ketidakadilan; dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan."

— Mikhail Bakunin, God and the State (1882)

Seperti yang terlihat dalam produksi massif regulasi sapu jagat (Omnibus Law) dan berbagai peraturan turunannya yang berulang kali ditengarai lebih menguntungkan investor ketimbang buruh dan kemerdekaan yang diagungkan secara seremonial luntur menjadi komoditas. Hak berserikat dipersempit. Hak mogok kerja dikebiri. Upah minimum yang sudah rendah diperdebatkan sebagai beban investasi. Sementara di sisi lain, insentif pajak untuk korporasi besar mengalir deras.

Di Indonesia, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang disahkan dengan terburu-buru pada 2020 dan kemudian direvisi setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi adalah contoh paling telanjang tentang bagaimana mesin legislasi bisa menjadi alat kelas penguasa untuk menyederhanakan regulasi demi kemudahan investasi, dengan mengorbankan perlindungan pekerja dan lingkungan hidup.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan politik tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia kontemporer, kritik semacam ini relevan untuk membaca berbagai kebijakan yang dinilai lebih

berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan terhadap pekerja maupun masyarakat yang terdampak pembangunan.

Kritik terhadap ketimpangan tersebut kemudian diperluas ke persoalan agraria dan lingkungan hidup.

Hutan dibabat, gunung digali. Sawah dijual, laut dipagari.

Rakyat jadi tamu, di rumah sendiri. Mimpi-mimpi tertata rapi tak terbeli.

 

Lirik tersebut menghadirkan gambaran yang ringkas namun kuat mengenai berbagai bentuk perampasan ruang hidup yang terjadi di Indonesia. Penggundulan hutan, eksploitasi sumber daya tambang, alih fungsi lahan pertanian, serta privatisasi wilayah pesisir yang telah terdokumentasi secara sistematis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama bertahun-tahun. Dalam Catatan Akhir Tahun KPA, konflik agraria di Indonesia selalu tercatat dalam ribuan kasus setiap tahunnya, dengan korban terbesar adalah petani, masyarakat adat, dan komunitas pesisir "Gunung digali" adalah realitas tambang nikel di Sulawesi, batubara di Kalimantan, emas di Papua dan masih banyak lagi di berbagai daerah di indonesia. "Laut dipagari" adalah realitas reklamasi pesisir yang mengusir nelayan dari sumber penghidupan mereka. "Sawah dijual" adalah realitas alih fungsi lahan pertanian yang masif demi kawasan industri dan perumahan.

Frasa "rakyat jadi tamu, di rumah sendiri" mengandung kritik terhadap proses pembangunan yang tidak jarang menggeser posisi masyarakat dari subjek menjadi objek pembangunan. Ketika tanah adat, lahan pertanian, atau wilayah tangkap nelayan dialihkan untuk kepentingan industri dan investasi, masyarakat yang sebelumnya hidup di ruang tersebut justru mengalami marginalisasi di wilayahnya sendiri.

Fenomena tersebut sejalan dengan berbagai temuan organisasi masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, identitas budaya, serta hak masyarakat atas ruang hidup yang layak.

Selain menyoroti persoalan ekonomi dan lingkungan, lagu ini juga mengangkat persoalan pembungkaman terhadap kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya.

Para suara ditarik ke dalam, Di luar hening ketertiban.

Melalui lirik tersebut, DC Threat menunjukkan bahwa ketertiban tidak selalu identik dengan keadilan. Dalam sejumlah kasus, ketertiban justru diproduksi melalui pembatasan ruang partisipasi dan pembungkaman terhadap suara-suara yang mengkritik kebijakan dominan. Aktivis lingkungan, petani, masyarakat adat, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sering kali menghadapi tekanan ketika berupaya mempertahankan hak-hak mereka.

 Foto: @james_mustafi

II.    Ilusi Representasi dan Panggung Sandiwara Politik Elektoral

"Salah Kaprah": Anatomi Kegagalan Demokrasi Prosedural

Jika "Malapetaka" membedah luka ekonomi-ekologis, maka "Salah Kaprah" kritiknya kepada institusi politik yang seharusnya berfungsi sebagai sarana representasi masyarakat. Kritik tersebut dituangkan melalui trek Salah Kaprah, sebuah lagu yang mempertanyakan sejauh mana demokrasi elektoral benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat.

Angkara merajai nurani para raja. Celaka para rakyat juga negara. Alam dikeruk habis tak tersisa.

Bicara data, tak pasti fakta. Asal kata ketika di wawancara.

Culas kelakar setelah dilantiknya. Air mata sepanjang jalanan kota. Bagai tangis di garis khatulistiwa.

 

Melalui penggalan lirik tersebut, DC Threat menggambarkan politik elektoral sebagai arena yang dipenuhi kompetisi citra, perebutan kekuasaan, dan produksi janji-janji politik. Kritik utama lagu ini tidak diarahkan kepada individu tertentu, melainkan kepada mekanisme politik yang memungkinkan kepentingan elektoral lebih dominan dibandingkan kepentingan publik yang sesungguhnya.

Fenomena ini memiliki nama akademis: political performativity yang terputus dari akuntabilitas substantif. Dalam kajian ilmu politik, ini dikenal sebagai kesenjangan antara electoral democracy (demokrasi elektoral) dan substantive democracy (demokrasi substantif). Indonesia telah berhasil membangun infrastruktur

demokrasi prosedural yang canggih yaitu pemilu rutin, multipartai, komisi independen namun terus gagal dalam mengkonversinya menjadi representasi politik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kebanyakan.

Sikap skeptis mendalam terhadap sistem perwakilan ini sangat selaras dengan pandangan Emma Goldman, yang mengabdikan hidupnya untuk melawan apa yang ia sebut sebagai kepalsuan berulang demokrasi liberal:

"Jika memilih bisa mengubah sesuatu, mereka akan menjadikannya ilegal."

— Emma Goldman, dikutip dalam Anarchism and Other Essays (1910)

 

 

Pernyataan Goldman bukan dimaksudkan untuk menolak partisipasi politik secara keseluruhan, melainkan sebagai kritik terhadap keyakinan bahwa perubahan sosial dapat diselesaikan hanya melalui pergantian elite politik. Menurut Goldman, ketimpangan sosial akan tetap bertahan apabila struktur kekuasaan yang mendasarinya tidak mengalami perubahan.

Dalam konteks tersebut, Salah Kaprah dapat dibaca sebagai kritik terhadap demokrasi yang berhenti pada prosedur. Pemilihan umum dapat berlangsung secara berkala dan tertib, tetapi hal tersebut tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial maupun distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

 

Akrostik Tersembunyi: ACAB sebagai Resistensi Simbolis

Namun ada sebuah lapisan dalam "Salah Kaprah" yang tidak terlihat jika hanya didengarkan, hanya terbaca jika liriknya dan diamati secara vertikal. Empat baris pembuka bagian kedua lagu ini menyimpan sebuah sandi yang sangat disengaja:

A — Asal kata ketika di wawancara.

C — Culas kelakar setelah dilantiknya.

A — Air mata sepanjang jalanan kota.

B — Bagai tangis di garis khatulistiwa.

 

Huruf-huruf pertama dari keempat baris itu membentuk: A-C-A-B. All Cops Are Bastards—slogan perlawanan global yang lahir dari tradisi panjang gerakan anti-brutalitas aparat, pertama kali terdokumentasi dalam serikat pekerja Inggris tahun 1940-an dan kemudian menjadi battle cry dari gerakan punk, hardcore, hingga Black Lives Matter di seluruh dunia.

Menyematkan ACAB secara eksplisit dalam lirik yang dinyanyikan terbuka mengundang sensor, represi, bahkan kriminalisasi—terutama di Indonesia, di mana pasal-pasal tentang penghinaan institusi masih bisa digunakan sebagai senjata. Tapi menyematkannya sebagai akrostik adalah tindakan yang jauh lebih subversif: ia ada bagi siapa saja yang mau membaca lebih dalam, tapi tidak kasatmata bagi mereka yang hanya ingin mendengar. Ia hidup dalam struktur, bukan dalam permukaan.

Teknik akrostik sebagai perlawanan tersamar bukan hal baru dalam sejarah sastra dan musik protes. Para penyair dan musisi di bawah rezim represif dari Uni Soviet hingga Amerika Latin pada masa kediktatoran kerap menggunakan struktur tersembunyi semacam ini untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Dalam konteks Indonesia, dimana sejumlah musisi dan penulis lirik pernah menghadapi masalah hukum akibat konten yang dianggap menghina institusi negara, keputusan DC Threat untuk mengkodekan ACAB ke dalam struktur lirik adalah pilihan artistik yang juga merupakan kalkulasi politis yang cerdas.

Yang menarik dalam konstruksi "Salah Kaprah" secara keseluruhan adalah bagaimana DC Threat menggunakan pengulangan sebagai teknik subversif berlapis-lapis: teriakan "SALAH KAPRAH" yang berulang kali adalah performansi kemarahan yang kasatmata, sementara akrostik ACAB adalah whisper yang tersembunyi di bawahnya; dua frekuensi perlawanan yang berbeda, bekerja secara simultan. "Cerita yang sama selalu mengulang luka" frasa ini adalah diagnosis paling jujur tentang mengapa reformasi yang datang dari dalam sistem selalu berakhir setengah jalan, atau bahkan berbalik arah.

Bersambung...

Penulis: Rifky, seorang pemuda yang hidup di pinggiran kota dan melakukan kegiatan menulis.
Editor: Rudi Agus Hartanto